Mengapa Aku Menulis

25 09 2009


<!–
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;}
@font-face
{font-family:Verdana;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-1593833729 1073750107 16 0 415 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:10.0pt;
margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
color:purple;
mso-themecolor:followedhyperlink;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
p
{mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-margin-top-alt:auto;
margin-right:0in;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0in;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
mso-default-props:yes;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
.MsoPapDefault
{mso-style-type:export-only;
margin-bottom:10.0pt;
line-height:115%;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}

Demi masa (waktu). Sesungguhnya manusia (dalam) kerugian.

Raihan – Demi Masa*

Hari ini, disela waktu luang, aku mencari tautan namaku pada jejaring dunia maya melalui mesin pencari sensasional, paman google. Aku berseluncur, mengunjungi dan membaca rumah maya kawan – kawan sejawat dan mempelajari pemikiran mereka.

Tanpa sengaja, dalam keasikan membaca itu, aku terdampar pada beberapa halaman asing, yang beberapanya menampilkan ulang tulisan – tulisan yang pernah kubuat dan sempat di-share beberapa tahun, bulan atau hari lalu, baik pada rumah pribadi ini dan beberapa website yang berhubungan.

Senyum simpul tersirat dari wajahku, gembira karena apa yang kulakukan –walaupun kecil– ternyata bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Namun, kali ini dan kali sebelumnya, aku kembali tak sengaja melihat ada yang berbeda dari tulisan itu.

Tak jarang, tulisan yang –kadang– dibuat berbulan-bulan, melewati kantuk yang datang menyerang di tengah malam – malam sunyi, atau kebosanan tak tertahankan, hingga menjadi beberapa baris tulisan atau puluhan lembaran buku, dijiplak mentah – mentah (baca : dicuri). Kusebut seperti itu karena, bahkan tak satu kata pun diubah kecuali menghilangkan namaku sebagai penulisnya dan atau menggantinya dengan nama yang bersangkutan. Pun, ejaan salah yang sempat tertuliskan pada kata dalam tulisan itupun masih sama dengan aslinya. Di lain waktu, ketika tulisan itu dipecah menjadi beberapa bagian (karena terlalu panjang), tak jarang juga yang bersangkutan lupa merubah semua nama penulisnya : pada bagian pertama nama penulis diubah menjadi nama yang bersangkutan, namun pada tulisan kedua tidak diubah.

Sempat aku meminta beberapa dari yang bersangkutan ini untuk mencantumkan nama penulis asli berikut daftar pustakanya. Khusus yang terakhir, –daftar pustaka– menurutku sangat penting, karena tulisan tersebut aku buat dengan mereferensi pemikiran orang lain. Namun, mungkin karena penjiplak ini, memang tidak mampu mengerti tentang konsep menghargai hasil karya dan intelektual, ia bukannya berterimakasih sudah diperbolehkan men-copy tulisan tersebut atau meminta izin untuk itu (walau cukup terlambat), namun balik marah dan berkata padaku “tuh, udah gue cantumin nama lu”

Membaca itu, aku hanya bisa berucap astaghfirullah. Perasaan kesal dan direndahkan pernah dan acap kali menyergap ketika hal ini berkali – kali kutemui. Memang membuat tulisan saat ini tidak -atau setidaknya belum- menjadi sumber pendapatan bagiku, sehingga hal – hal seperti itu (baca : dicurinya hasil karya) setidaknya tidak memberikan kerugian secara materil bagiku, walaupun ada secercah keinginan untuk membuat buku –yang sebenarnya– suatu saat nanti. Dan lagipula, bukankah setiap makhluk yang tercipta sudah dijaminkan rezki nya oleh Allah ?

Namun, menulis dan hasilnya, adalah sesuatu yang begitu berharga, karena tidak terjadi dan tercipta secara tiba – tiba. Proses transformasi gelombang dan materi pemikiran ini tidak begitu saja dengan mudahnya berubah menjadi sesuatu yang nyata terlihat, seperti tulisan. Tidak seperti proses ketika Prof. Dumbledore mengucapkan mantra ajaib, mengarahkan tongkat sihir pada pelipis kepalanya, dan tiba – tiba siluet putih perwujutan pemikiran dan ingatan yang diinginkannya keluar dan bisa disimpan dalam baskom Pensieve, dan dapat dilihat suatu saat nanti setiap kali diinginkan, cukup dengan menceburkan kepala kedalamnya.

Banyak penulis pernah menghadapi hal – hal seperti ini dan menyikapinya dengan cara berbeda – beda. Aku sebelumnya sempat menemui pengalaman serupa mas Imam Brotosenoseorang Sutradara hebat sekaligus penulis yang kukagumi karena keluwesan dan kelugasannya bercerita dengan apa adanya– mengenai tulisan beliau yang dibagikan pada blog pribadinya mengenai Bung Karno, yang diambil tanpa izin, tanpa menuliskan pemilik aslinya, dan dijadikan sebagian dari buku yang dipublikasikan secara masal (dan hit rilis pula di toko buku terkenal di negri ini).

Membaca itu, sempat aku turut kesal dan tak habis pikir pula, bahwa hal tercela dan sangat terhina seperti ini, dilakukan oleh orang – orang dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi yang harusnya juga melambangkan tingginya tingkat intelegensinya. Tidakkah mereka berpikir selama proses menuangkan pemikirannya itu? Namun, ternyata hukum keselarasan memang tidak selamanya berlaku dalam pribadi manusia, karena kadang tingkat intelegensi ini tidak selamanya berbanding lurus dengan penalaran, bahkan kadang berbanding terbalik.

Dan apakah hal – hal seperti itu akan membuat aku berhenti menulis ? Aku bertanya pada diriku. Berulang kali. Dan setiap kali itu juga, aku menjawab : tidak. Menulis terlalu dekat dengan hatiku, ibarat mendengar sebuah nada yang terlantun dalam imajinasi spektrum otak, maka menulis adalah not nya. Ia pasti ada, dan tak mungkin berbeda dari apa yang terdengar.

Aku teringat salah satu ucapan Rasullullah SAW tentang amalan apakah yang tidak akan pernah putus walaupun dipisahkan oleh kematian sekalipun, diriwayatkan pada HR. Muslim : “Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 : sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang berdoa kepadanya.

Aku memang bukan orang yang kaya seperti khalifah Abu Bakar al-Shiddiq dan Khadijah binti Khuwailid. Bukan pula orang yang begitu pintar dengan ingatan kuat dan pengetahuan yang banyak seperti Ibnu Sina atau Galileo Galilei atau pemikir hebat lainnya. Dan pastinya, belum punya anak. Aku juga bukan penulis hebat apalagi produktif, karena bagiku menulis masih begitu sulitnya dan adalah suatu perjuangan, melawan rasa malas, takut dan menunda – nunda apa yang ingin atau seharusnya kukerjakan, sekelompok insting negatif dasar yang semua manusia pernah dan terus rasakan dalam hidup, untuk dikendalikan dan dikalahkan. Begitu mengherankan bagiku, bagaimana insting serupa yang kualami dalam menulis ini jugalah, yang pasti ditemui dan harus terus dilawan oleh seorang survivor untuk bertahan hidup, keluar dari ketersesatan di tengah hutan belantara misalnya.

Aku menulis, sebagai perjuangan mengiringi rusak dan putusnya satu – satu persatu jaringan neuron otakku ini dari setiap waktu yang pasti selalu berlalu dalam hidup. Aku menulis untuk menyambut periode menakutkan dalam berpikir, menjadi lupa. Aku hanya orang biasa yang mencoba mengabadikan bunyi dalam pikiranku menjadi rangkaian not, agar nadanya tetap bisa bersenandung dalam ruang ilmu yang tak akan pernah bisa aku ketahui dimana batasnya. Agar kelak, ketika nada – nada itu sudah tak lagi terdengar dalam kepalaku, ia masih akan bisa kubaca dan kulihat.

Dan, ilmu yang sedikit ini, tentu bukan milikku, tapi hanya titipan, yang disela waktu luangku –yang juga diberikan oleh Yang Menguasainya-, sanggup aku tuangkan menjadi tulisan. Semua pengetahuan ini, entah yang tersembunyi dalam ratusan lembar – lembar buku tua atau mahal, dalam gelapnya perut bumi, dalam luasnya angkasa raya, dalam kecilnya sebuah sel makhluk mikro, atau yang ada dalam persembunyian otak manusia; ada yang memilikinya, hanya satu : Sang Pencipta.

Dan, setiap kali selesai aku menulis, hanya secercah harapan yang kutitipkan pada setiap huruf, kata dan kalimat didalamnya –seperti juga yang pernah mas imam tuliskan dalam blog nya- , agar ini mampu menjadi segelas air bagi oase pengetahuan, walaupun hanya seteguk. Semoga Allah meridhai apa yang telah kita lakukan, hidup kita ini, dan pengetahuan yang didapat didalamnya.

Jangan takut menulis, kawan..Selamat berkarya, dalam tanpa ruang batas.

Salam,
Al-Kahfi

* Seperti disuratkan dalam Al ‘Ashr (Masa) 1 – 2

Advertisements




Catatan – catatan terakhir

23 07 2009
Aku teringat, dulu sekali, dan..pun kembali saat ini, kita semua pernah sepakat, pendidikan kita tak boleh dan tak akan pernah hanya menjadi rangkaian rutinitas yang tak syarat arti. Pendidikan kita tak boleh dan tak akan pernah hanya menjadi retorika yang memuakan. Pendidikan kita harus menjadi momen untuk kita berbenah, menjadi saat untuk kita introspeksi diri.

Sebelum kita membantu untuk membuka pintu kesempatan bagi lebih banyak jiwa muda ini menjadi ASTACALA dan mengenalkan tentang hakekatnya, pada saat itulah selambat – lambatnya kita membuka pintu kesempatan untuk masing – masing diri ini, “sudahkah kita menjadi benar – benar seorang ASTACALA ?”

Sebelum kita berbagi pengetahuan dengan jiwa – jiwa yang membakar semangat ini tentang misteri tanpa batas alam, pada saat itulah saat yang tepat untuk kita bertanya – tanya pada diri ini, “Sudahkah kita cukup berendah hati untuk berkawan dengan alam ?”

Kawan, berhentilah berbicara tentang sesuatu yang absurd. Kemarilah, hiruplah secangkir kopi hangat yang ini bersamaku. coba kita dengarkan sesaat bunyi sayup suara malam kerimbunan hutan ini, mungkin diantara bisikan nya, ada suara hati yang bisa kita dengar. Tentang cerita yang tak ingin kau dan aku katakan dalam lisan. Taukah kau, betapa muaknya aku dengan semua retorika rutinitas ini ? yang membuat kita tak mampu berbicara lagi satu sama lain dengan bahasa hati.

Sahabat, duduklah disini bersamaku, didepan perapian ini yang tadi kita buat ditengah menggigilnya tubuh kita diterjang badai tadi. Mari, kita nikmati hangat yang akan segera berakhir ini. karena, sebentar lagi cakrawala segera menjemput kegelapan pekat malam dan menggantikannya dengan hangat mentari pagi.

Dan saudaraku, percayalah padaku, karena saat ini puncak dinginnya malam telah datang, yang menandakan sebentar lagi langit malam ini akan pergi. Mari kita nikmati kebersamaan untuk merenungi misteri hidup, karena tentu adalah suatu kepastian, jiwa kita tak akan selamanya miliki kesempatan.

Catatan terakhir sebelum aku beranjak, untuk ASTACALA.

Bandung, Desember 2008
-Enam Dua-





Meruya -Potret buram pertanahan Indonesia- Bag 3

25 05 2007

Penundaan Eksekusi
Karena ada perlawanan gugatan dari warga dan dari Pemda Provinsi DKI Jakarta itulah, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) rencana eksekusi tanah di Meruya Selatan yang menjadi sengketa antar warga dengan PT. Porta Nigra pada 21 Mei 2007 ditunda. Hal ini diungkap Ketua PN Jakbar, Haryanto, di Jakarta, Senin (14/5).
Penundaan ini dilakukan hingga gugatan warga memiliki putusan hukum yang sah dan mengikat. Sedangkan adanya penundaan tersebut yang berarti keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan PT. Porta Nigra tidak berlaku lagi.
Haryanto mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan terlebih dahulu karena masih banyak yang harus dipelajari. Dia juga mengakui, PN Jakbar telah menerima surat dari kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menyebutkan, Sejak tahun 1993 data – data pajak dan girik sudah tidak administrasikan lagi, serta berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak No. 15/1993 dan 32/1993, PBB sudah dilarang untuk melakukan pelayanan terhadap girik – girik yang terdapat di dalam gugatan PT. Porta Nigra. “Artinya girik – girik tersebut sudah dianggap tidak ada.”
Sementara itu, Direktur Utama PT Portanigra, Benny Purwanto Rachmad, Senin (14/5) sore, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR mengatakan, warga Meruya Selatan yang memiliki sertifikat tanah sebelum 1997 akan dibebaskan dari eksekusi yang bakal dilakukan oleh PT Portanigra. “Bagi pemilik sertifikat setelah 1997, kita minta supaya bersama-sama menggugat Pemda, kenapa mengeluarkan sertifikat-sertifikat itu setelah berita sita jaminan keluar,” ucapnya.

Pada raker dengan Komisi II, kuasa hukum PT Portanigra, Yan Djuanda Saputra mengatakan, kliennya sendiri hanya akan mengeksekusi 15 hektare lahan kosong. “Tak benar kami akan mengeksekusi perumahan DPR, Universitas Mercu Buana, gereja, serta sekolah. Lahan 15 hektare itu hanya meliputi Kavling DKI dan Kavling BRI,” katanya.

Namun, peta yang digunakan PT Portanigra untuk menunjukkan lahan 15 hektare yang disebut lahan kosong, dipertanyakan oleh Komisi II, lantaran bukan peta resmi. Oleh karena itu, Komisi II meminta Portanigra memberikan peta asli lahan yang telah dibebaskannya.
What Next ?
Masalah sengketa Meruya Selatan memang menimbulkan rasa masygul bagi siapapun yang masih berharap pada tegaknya keadilan di negeri ini. Dukungan dari berbagai pihak kepada warga Meruya Selatan setidaknya telah menunjukkan adanya solidaritas kepada warga agar tetap memperoleh haknya terhadap tanah yang dimilikinya secara sah yang diwakili oleh sebuah sertifikat yang kekuatannya didukung Undang-undang bahkan Undang-undang Dasar negeri ini.
Sengketa Meruya memberikan pertanda pada kita betapa krusialnya persoalan pertanahan temasuk di Ibu kota Jakarta ini. Pemerintah tentu perlu memberikan jalan tengah yang mengakomodir secara bijak kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Untuk kepastian hukum dan wujud keberpihakan kepada rakyat, sertifikat warga Meruya itu tidak usah diutak-atik. Namun begitu, Portanigra pun harus mendapatkan hak mereka kembali dalam bentuk kompensasi sebesar tanahnya yang hilang. Tanggung jawab kompensasi itu ada pada negara, yang telah berbuat kesalahan mengeluarkan dua kepemilikan diatas satu tanah.
Jika eksekusi ini tetap dilaksanakan akan berdampak pada situasi ketidakpastian hukum karena amburadulnya manajemen pemerintahan dan tidak tertibnya administrasi pertanahan. Hal ini tentu akan mempengaruhi iklim usaha, karena pelaku usaha akan merasa was-was untuk mendirikan usaha di Indonesia karena situasi hukum yang tidak pasti. Selain itu, potensi munculnya gejolak sosial dalam masyarakat akan tinggi dalam situasi yang penuh ketidakpastian hukum. Lembaga hukum seperti PN dan MA akan dipandang sebagai pihak yang tidak mempunyai kewibawaan hukum karena tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum. Selanjutnya pada pemerintah akan kehilangan kepercayaan dari rakyannya sendiri.
Belajar dari Meruya Selatan, perlu adanya pembenahan sistem manajemen dan administrasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam kasus sengketa tanah Meruya Selatan ini. Sudah saatnya pihak Pemda menata kembali paradigma mental jajarannya agar tak menjadikan urusan tanah sebagai peluang untuk mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat banyak. Sebuah sistem yang transparan dalam proses perizinan pertanahan menjadi keharusan jika kita ingin membenahi masalah pertanahan di negri ini.
* sumber
*Copyright : Diperbolehkan mengutip keseluruhan atau sebahagian dari isi dokumen ini dengan atau tanpa  ijin penulis dengan tetap menyajikan kredit penulis.





Meruya -Potret buram pertanahan Indonesia- Bag 3

25 05 2007

Penundaan Eksekusi

Karena ada perlawanan gugatan dari warga dan dari Pemda Provinsi DKI Jakarta itulah, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) rencana eksekusi tanah di Meruya Selatan yang menjadi sengketa antar warga dengan PT. Porta Nigra pada 21 Mei 2007 ditunda. Hal ini diungkap Ketua PN Jakbar, Haryanto, di Jakarta, Senin (14/5).

Penundaan ini dilakukan hingga gugatan warga memiliki putusan hukum yang sah dan mengikat. Sedangkan adanya penundaan tersebut yang berarti keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan PT. Porta Nigra tidak berlaku lagi. Haryanto mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan terlebih dahulu karena masih banyak yang harus dipelajari. Dia juga mengakui, PN Jakbar telah menerima surat dari kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menyebutkan, Sejak tahun 1993 data – data pajak dan girik sudah tidak administrasikan lagi, serta berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak No. 15/1993 dan 32/1993, PBB sudah dilarang untuk melakukan pelayanan terhadap girik – girik yang terdapat di dalam gugatan PT. Porta Nigra. “Artinya girik – girik tersebut sudah dianggap tidak ada.”

Sementara itu, Direktur Utama PT Portanigra, Benny Purwanto Rachmad, Senin (14/5) sore, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR mengatakan, warga Meruya Selatan yang memiliki sertifikat tanah sebelum 1997 akan dibebaskan dari eksekusi yang bakal dilakukan oleh PT Portanigra. “Bagi pemilik sertifikat setelah 1997, kita minta supaya bersama-sama menggugat Pemda, kenapa mengeluarkan sertifikat-sertifikat itu setelah berita sita jaminan keluar,” ucapnya.


Pada raker dengan Komisi II, kuasa hukum PT Portanigra, Yan Djuanda Saputra mengatakan, kliennya sendiri hanya akan mengeksekusi 15 hektare lahan kosong. “Tak benar kami akan mengeksekusi perumahan DPR, Universitas Mercu Buana, gereja, serta sekolah. Lahan 15 hektare itu hanya meliputi Kavling DKI dan Kavling BRI,” katanya.


Namun, peta yang digunakan PT Portanigra untuk menunjukkan lahan 15 hektare yang disebut lahan kosong, dipertanyakan oleh Komisi II, lantaran bukan peta resmi. Oleh karena itu, Komisi II meminta Portanigra memberikan peta asli lahan yang telah dibebaskannya.


What Next ??

Masalah sengketa Meruya Selatan memang menimbulkan rasa masygul bagi siapapun yang masih berharap pada tegaknya keadilan di negeri ini. Dukungan dari berbagai pihak kepada warga Meruya Selatan setidaknya telah menunjukkan adanya solidaritas kepada warga agar tetap memperoleh haknya terhadap tanah yang dimilikinya secara sah yang diwakili oleh sebuah sertifikat yang kekuatannya didukung Undang-undang bahkan Undang-undang Dasar negeri ini.


Sengketa Meruya memberikan pertanda pada kita betapa krusialnya persoalan pertanahan temasuk di Ibu kota Jakarta ini. Pemerintah tentu perlu memberikan jalan tengah yang mengakomodir secara bijak kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Untuk kepastian hukum dan wujud keberpihakan kepada rakyat, sertifikat warga Meruya itu tidak usah diutak-atik. Namun begitu, Portanigra pun harus mendapatkan hak mereka kembali dalam bentuk kompensasi sebesar tanahnya yang hilang. Tanggung jawab kompensasi itu ada pada negara, yang telah berbuat kesalahan mengeluarkan dua kepemilikan diatas satu tanah.

Jika eksekusi ini tetap dilaksanakan akan berdampak pada situasi ketidakpastian hukum karena amburadulnya manajemen pemerintahan dan tidak tertibnya administrasi pertanahan. Hal ini tentu akan mempengaruhi iklim usaha, karena pelaku usaha akan merasa was-was untuk mendirikan usaha di Indonesia karena situasi hukum yang tidak pasti. Selain itu, potensi munculnya gejolak sosial dalam masyarakat akan tinggi dalam situasi yang penuh ketidakpastian hukum. Lembaga hukum seperti PN dan MA akan dipandang sebagai pihak yang tidak mempunyai kewibawaan hukum karena tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum. Selanjutnya pada pemerintah akan kehilangan kepercayaan dari rakyannya sendiri.

Belajar dari Meruya Selatan, perlu adanya pembenahan sistem manajemen dan administrasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam kasus sengketa tanah Meruya Selatan ini. Sudah saatnya pihak Pemda menata kembali paradigma mental jajarannya agar tak menjadikan urusan tanah sebagai peluang untuk mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat banyak. Sebuah sistem yang transparan dalam proses perizinan pertanahan menjadi keharusan jika kita ingin membenahi masalah pertanahan di negri ini

* sumber

www.golkar.or.id
www.tempointeraktif.com
www.republika.co.id
www.politikindonesia.com
www.adang-dani.com
www.vhrmedia.net





Meruya -Potret buram pertanahan Indonesia- Bag 2

25 05 2007

Jika dilihat lebih dalam terdapat beberapa kejanggalan dalam kasus ini.

Pertama, bagaimana mungkin BPN dapat mengeluarkan sertifikat tanah pada periode 1997-2001 untuk tanah Meruya Selatan, padahal saat itu tanah sengketa tersebut telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sita jaminan itu sendiri tentu sudah diketahui pula oleh BPN. Tidak mungkin pengumuman sita jaminan tidak ditembuskan ke BPN.

Namun, BPN Jakarta Barat sendiri mempertanyakan status tanah yang dimiliki PT Portanigra. Sebab, batas kepemilikan tanah yang berada di Kelurahan Meruya Selatan, Jakarta Barat, itu tidak jelas. Kepala BPN Jakarta Barat Roli Irawan menyampaikan hal itu seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di gedung DPR, Rabu (16/05).

Menurut dia, meski PT Portanigra mengaku sudah mendaftarkan surat sita jaminan tahun 1997 ke kantor BPN Jakarta Barat, setelah diperiksa dalam dalam buku pendaftaran administrasi pertanahan tidak terdapat pendaftaran sita tanah atas nama PT Portanigra yang bertempat di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. “Sita jaminan tahun 1997 dinyatakan tidak sah dan tidak berguna oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan juga Pengadilan Tinggi Jakarta. Baru di MA saja dia menang,” kata Roli. Roli Irawan menegaskan, pertimbangan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah tidak terdaftarnya sita jaminan. Karena dalam berita acara telah disampaikan adanya pihak ketiga, juga banyaknya bangunan umum yang telah berdiri di sana.


Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto mengatakan kasus sengketa tanah Meruya Selatan harus dilihat dalam kaitannya dengan hak tanah. Hak tanah itu dibagi dalam dua kelompok, pertama tanah-tanah yang sudah terdaftar menurut UU Pertanahan dan kedua, yang belum terdaftar. “Kalau yang terdaftar semua bisa kita amankan, tetapi harus kita ihat dalam konteks ini banyak yang terdaftar di desa – desa dan ini biasanya sebelum tahun 1980-an,” katanya. Menjawab pertanyaan wartawan usai rapat kabinet terbatas yang membahas masalah reformasi agraria di Kantor Kepresidenan Jakarta, ia mengatakan tidak ada sertifikat ganda dalam kasus Meruya karena selama ini tidak ada gugatan soal itu. Ia juga menjamin keabsahan pemilik sertifikat tanah di Meruya Selatan Jakarta yang berada di lahan sengketa dengan PT Portanigra dan dapat dipertanggungjawabkan serta dijamin dalam UU.

Kedua, bagaimana mungkin tanah yang telah dibebaskan oleh PT Portanigra dapat dijual kembali oleh Juhri dkk menggunakan girik yang sama untuk menjadi sertifikas tanah? Karena girik aslinya tentu sudah dipegang oleh PT Portanigra dan girik palsu sudah dimusnahkan. Tentu perlu kita cermati adanya kemungkinan diterbitkannya girik palsu kembali atau girik palsu yang seharusnya sudah dimusnahkan tidak benar-benar dimusnahkan saat itu, atau dimanfaatkan oleh oknum tertentu?

Menurut warga Meruya, 164 girik yang diakui Portanigra sebagai miliknya itu tidak sah. ”Girik-girik itu tak tercatat di buku tanah kelurahan,” kata Fransisca Romana, kuasa hukum warga. Sebagian surat tanah yang dipegang Portanigra ternyata bukan girik. ”Yang mereka pegang adalah kuitansi iuran pembangunan daerah,” ujarnya. Pada masa lalu, IPEDA atau disebut juga IURAN RETRISBUSI DAERAH (IREDA) itu sama seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Fakta serupa juga terungkap dalam pertemuan antara Komisi A DPRD DKI Jakarta dan PT Portanigra di DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/5). Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ahmad Suaedy mengatakan PT Portanigra tidak pernah merampungkan proses administrasi usai melunasi pembelian tanah sehingga surat persetujuan prinsip pembebasan lahan (SP3L) tidak pernah diterbitkan untuk PT Portanigra dan hanya memiliki kuitansi pembelian tanah tapi tidak mengantongi akte jual beli tanah tersebut. “Mereka cuma punya kuitansi yang dikeluarkan camat”, katanya. Padahal Camat bukan pejabat penerbit akte tanah.

Meskipun bukan pihak yang bersengketa warga Meruya melalui kuasa hukumnya, Francisca Ramona berusaha melawan putusan Mahkamah Agung dengan mengajukan gugatan perlawanan hukum ke PN Jakarta Barat dan telah diterima panitera dengan nomor perkara 170/pdt.G/2007/PN Jakbar. Dasar hukumnya adalah Pasal 195 ayat 6 HIP dan Pasal 378 Staatsblaad 1847 jo 1849 Nomor 63 tentang Reglemen Jakarta Barat dan disertai bukti kepemilikan yang sah atas tanah – tanah yang akan dieksekusi oleh PN Jakbar berupa sertifikat, surat perpetakan, girik, dan perjanjian sewa beli. “Kami minta pembatalan eksekusi. Pasalnya, PT Portanigra bukan subjek hukum sah dalam proses transaksi jual-beli tanah hak milik,” katanya. Ia menambahkan, apabila PT. Porta Nigra memang memiliki bukti peralihan hak tanah maka hak tersebut telah hilang dengan sendirinya. Pasalnya, PT. Porta Nigra tidak pernah mengusahakan hak – hak atas tanah tersebut. “Seharusnya PT. Porta Nigra mematok lahan yang diklaim yang sudah dibeli sejak tahun 1972.” sementara itu pihak Pemprov DKI Jakarta sendiri juga telah mendaftarkan gugatan perlawanan hukum atas keputusan Mahkamah Agung (14/5/07). Pendaftaran gugatan tersebut dilakukan oleh Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Jornal Siahaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor 168/PDT/G/2007. (sumber : Kompas 12/05/07).

Menurut Franciska, PT. Portanigra hanya menjelaskan luas wilayah yang akan dieksekusi, yaitu seluas 44 hektare, tetapi batasannya tidak jelas. Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, “Putusan MA dan Penetapan Eksekusi dari PN Jakarta Barat cacat hukum. MA tidak menyebutkan secara pasti letak dan batas tanah yang dipersengketakan. Sedangkan PN Jakarta Barat dalam penetapan eksekusi menentukan letak dan batas wilayah berdasarkan girik yang dimiliki PT Portanigra,” katanya.

Padahal, berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria, badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT) secara hukum dilarang memiliki bidang tanah dengan bukti kepemilikan girik. Bukti girik hanya dapat dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) per orangan. “Selain itu, badan peradilan tidak pernah memanggil pihak ketiga, baik Pemprov DKI maupun warga, saat persidangan terkait pembuktian kasus sengketa tanah ini,” kata Journal. Berdasarkan Undang-undang Agraria juga telah diketahui bahwa sertifikat merupakan bukti kepemilikan tertinggi dan pemilik tanah kosong dan bangunan di Meruya Selatan (Karoops Polda Metro Jaya Kombes Pol Irawan Dahlan).

Demi memperoleh dukungan kepastian hukum itu juga, warga bertemu dengan Komisi III DPR Selasa (15/5) untuk membahas seputar keluarnya putusan MA, yang dinilai janggal dan tidak logis. Menurut Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Selasa pagi, terdapat beberapa kejanggalan dalam proses penetapan putusan oleh MA. “Dalih Portanigra untuk tidak mengeksekusi tanah warga pun, sejak keluarnya putusan MA juga tidak logis. Azas hukum agraria adalah, bagi pihak yang menelantarkan tanah bisa dikuasai negara kembali, untuk digunakan bagi kepentingan rakyat,” ujarnya.

Selain ini juga timbul dugaan bahwa Putusan kasasi Mahkamah Agung adalah palsu. Hal itu lantaran adanya salinan putusan yang diterima DPR dan PT Porta Nigra berbeda, yang dipegang DPR tidak dibubuhi tandatangan Paulus E Lotulung (Ketua Muda MA bidang TUN Paulus E Lotulung). “Mereka (PT Porta Nigra) katanya mendapatkan salinan putusan yang berbeda dengan yang kita terima,” kata Sekretaris FMMS, Johanes, Rabu. Diduga, putusan yang berbeda itu pada perkara yang bernomor 2863 k/Pdt/1999. Perkara itu ditangani majelis kasasi yang diketuai Emin Aminah Achadiat dengan Chairani A Wani dan Benyamin Mangkoedilaga sebagai anggota majelis. Dalam perkara itu, MA memenangkan gugatan yang diajukan PT Porta Nigra atas tanah seluas sekitar 15 hektar di Meruya Selatan. MA pun menyatakan tanah di Meruya itu harus dikembalikan kepada PT Portanigra tanpa ada bangunan di atasnya. Johanes menjelaskan, perbedaan putusan itu terjadi pada tanda tangan yang dibubuhi pada akhir putusan. “Perbedaannya, putusan yang satu ditandatangani dan yang satunya tidak ditandatangani,” jelasnya

Sebelumnya, anggota Komisi II sudah mempertanyakan mengapa Portanigra baru melakukan eksekusi pada 2007, padahal perusahaan itu telah memenangkan kasus lebih dari 10 tahun lalu. Menurut penasihat hukum PT Portranigra,Yan Djuanda, kliennya beranggapan baru sekarang waktu yang tepat, karena pemerintah dan DPR saat ini telah berkomitmen pada penegakan hukum. Alasan Yan Djuanda itu dianggap aneh oleh puluhan warga. Karena jika PT Portanigra tidak percaya pada komitmen penegakan hukum sebelum 2007, kemenangan Portanigra layak dipertanyakan. Pasalnya, Portanigra telah memenangkan kasus gugatan perdata dan pidana di PN Jakarta Barat, Pengadilan Tinggi DKI, dan Mahkamah Agung, bahkan sebelum 2001.


Dari semua kejanggalan ini muncul kecurigaan, ada “permainan” antara oknum aparat pemerintahan dengan pihak ketiga sehingga mempermulus kongkalikong tersebut dan berhasil menipu ribuan warga Meruya. Kecurigaan ini pun sempat dilontarkan oleh Benjamin Mangkoedilaga, mantan Hakim Agung yang memutus kasus Meruya tersebut. “Rakyat harus tenang, tidak usah diutak atik. Yang dipermasalahkan adalah mereka yang mengeluarkan sertifikat. Tanah yang disita oleh pengadilan tetapi tetap mendapat sertifikat dari BPN. Itu inti persoalannya,” kata Benjamin.

Warga juga berusaha menghalangi eksekusi dengan mengadukan Portanigra ke polisi karena adanya sejumlah kejanggalan di berkas perkara yang dianggab memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Kejanggalan itu di antaranya menyangkut domisili perusahaan tersebut di Duta Merlin yang ternyata kosong dan nomor wajib pajak ganda atas nama Portanigra.


Dari tiga terpidana, kini cuma Haji Djuhri yang sudah berusia 80 tahun dan pikun yang ikut melawan. Sebab, Yahya sudah meninggal dan Tugono pindah entah ke mana. Menurut Djunaedi, kuasa hukum Djuhri, kerugian yang dialami Portanigra sudah dipulihkan dengan eksekusi pidana kliennya. ”Haji Djuhri sudah dihukum dan membayar kerugian. Jadi apa alasan menuntut ganti rugi?” ujar Djunaedi.

Sebagai pihak tergugat, Djuhri akan mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan menyertakan tiga bukti baru atau novum. Tiga novum itu adalah daftar 51 poin kesalahan salinan keputusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, surat penghentian penyidikan perkara (SP3) dari Kepolisian Daerah Metro Jaya tanggal 31 Desember 1991, serta surat pernyataan utang-piutang antara Djuhri dan Portanigra. ”Jadi ada kesilapan hukum oleh hakim kasasi saat mengambil keputusan,” kata Djunaedi.

Dalam SP3 Polda Metro Jaya dinyatakan bahwa kasus pidana yang dipersangkakan Portanigra atas Djuhri tidak cukup bukti dan penyidikan dihentikan demi hukum. Sedangkan dalam surat utang-piutang diterangkan bahwa utang Djuhri sebesar Rp 37.372.500 kepada Portanigra akan dibayarnya dengan tanah di Kampung Pondok Kacang, Kelurahan Pondok Aren, Ciledug, Tangerang, dan di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Surat tersebut ditandatangani oleh Djuhri, Ir Purwanto Rachmat dari Portanigra, serta tiga orang saksi, yang dua di antaranya bernama Beni dan Mat Alih.

Namun Yan Djuanda Saputra, kuasa hukum Portanigra, menepis upaya peninjauan kembali tersebut. ”Keputusan pidana dan perdata sudah in kracht (berkekuatan tetap). Kenapa mereka baru ribut sekarang?” katanya. Portanigra sendiri kini menunggu upaya Dewan Perwakilan Rakyat mencari solusi untuk tak merugikan pihak ketiga atau warga dalam sengketa tanah tersebut. ”Kami akan taat apa pun keputusan DPR nanti,” kata Yan Djuanda.

* sumber

*Copyright : Diperbolehkan mengutip keseluruhan atau sebahagian dari isi dokumen ini dengan atau tanpa  ijin penulis dengan tetap menyajikan kredit penulis.





MERUYA – Potret buram pertanahan Indonesia – Bag 1

25 05 2007

Kasus sengketa tanah Meruya tak lain adalah masalah pertanahan di Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat tiba-tiba menghentak perhatian publik paska keluarnya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tanah seluas 44 hektar di wilayah Meruya sebagai milik yang sah dari PT Porta Nigra. Sebagian dari tanah seluas 78 hektar ini (10 RW) yang dihuni ribuan penduduk dengan berbagai bangunan di atasnya –termasuk perumahan DPR 3, komplek Dewan Pertimbangan Agung ( DPA ), Komplek unilever, perumahan karyawan Walikota Jakbar, Kavling DKI Meruya, Meruya Residence, Taman Kebon Jeruk, Perumahan Mawar, Kavling BRI, Grand Villa, menara stasiun televisi ANTEVE, menara stasiun televisi LATIVI, sebidang tanah milik stasiun televisi METRO TEVE dan gedung Cek dan Ricek, dll –akan dieksekusi sesuai dengan keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Kilas Balik

Konon dikisahkan pada rentang waktu hingga tahun 1960-an, daerah Meruya Udik –kini Meruya Selatan– adalah area persawahan yang dikelola oleh penduduk sekitar. Namun, seiring perjalanan waktu –seperti daerah pinggiran lainnya di Ibukota negara ini– daerah tersebut perlahan berubah menjadi area pemukiman warga menengah keatas. Di area seluas 78 hektar ini terhampar perumahan, aset pemerintah dan swasta dan berbagai fasilitas pendukung kehidupan rakyat urban lain.

Perubahan dasyat Meruya sendiri sebenarnya dimulai sejak 1970-an. Pada 1972, Haji Djuhri bin Haji Geni, Yahya bin Haji Geni, dan Muhammad Yatim Tugono membeli membeli tanah-tanah girik dari warga Meruya Udik yang luasnya mencapai luas 78 hektare. Kemudian pada rentang tahun 1972-1973, Djuhri –yang kala itu sebagai koordinator penjualan tanah dengan jabatan resmi pegawai kantor Kelurahan Meruya Udik– menjualnya kepada PT Portanigra, –sebuah perusahaan properti milik Beny Rachmat– seluas 44 hektar Kelurahan Meruya Selatan seharga Rp. 300 per meter persegi. Proses pembebasan tanah tersebut diketahui dan disetujui Lurah Meruya Udik, Asmat bin Siming dan penggantinya (1973).

Masalah muncul ketika PT. Portanigra menuduh tiga mandor itu membuat girik palsu dan menjual lagi tanah tersebut ke beberapa pihak. Kasus pemalsuan girik ini ditemukan oleh Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pusat pimpinan Laksamana Sudomo pada 1978. Dalam proses pemeriksaan, 3 mandor tadi mengaku menjual kembali girik tanah yang telah dibebaskan tersebut kepada enam pihak dengan menggunakan surat-surat palsu yaitu, Pemprov DKI Jakarta seluas 15 hektare untuk proyek lintas Tomang seluas 15 hektare seharga Rp. 200 rupiah per meter persegi pada tahun 1974, PT Labrata seluas 4 hektare, PT Intercone Enterprize 2 hektare (Perumahan mewah Taman Kebon Jeruk seluas 150 Hektar yang juga meliputi area Meruya Selatan), PT Copylas 2.5 hektare pada tahun 1975, Drs Junus Djafar 2,2 hektare, dan Koperasi BRI 3,5 hektare pada 1977.

Di sinilah kemudian Pemda DKI Jakarta juga mulai masuk dalam persoalan. Pada 1986, Djuhri dinyatakan bersalah dan divonis hukuman percobaan selama satu tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selanjutnya Juhri harus menyediakan lahan seluas tiga hektar dan uang senilai Rp 175 juta. Khususnya untuk uang itu sendiri, Juhri menyerahkan uang tunai senilai Rp 57 juta dan sisanya dalam bentuk penyerahan lahan yang terdiri atas satu hektar tanah di Tambun, dan satu hektar di Kebon Kacang atau kawasan Ciledug. Di tingkat banding, Yahya terkena vonis setahun penjara, kasasinya ditolak Mahkamah Agung sehingga ia harus masuk penjara pada 1989. Sedangkan barang bukti diserahkan kepada yang berhak yakni PT. Portanigra dan girik palsunya dimusnahkan. Persoalan itu juga sudah selesai saat kuasa dari PT Portanigra yang diwakili oleh Mayjen TNI AL (Purn) Mohammad Anwar.


Rupanya saat proses persidangan berjalan, tanah itu sudah berpindah tangan beberapa kali alias tanah tersebut diperjual-belikan dan dibangun warga. Ribuan warga bahkan kemudian mendapat SERTIFIKAT TANAH dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat untuk hak milik ada 4.228, sertifikat hak guna bangunan 1.908 bidang dan sertifikat hak pakai 90 bidang diatas lokasi tanah tersebut. Dari semua sertifikat itu, ada pula yang digunakan sebagai jaminan yaitu sertifikat hak milik 451 bidang dan hak sertifikat guna bangunan 312 bidang. Entah dari mana sumber girik yang mereka dapatkan untuk kemudian dijadikan sertifikat. Padahal, girik aslinya seharusnya sudah dikembalikan pada PT Portanigra, sedangkan girik palsu sudah dimusnahkan.


Memasuki tahun 1991, kasus ini muncul kembali. Berbekal putusan pidana tadi PT Portanigra menggugat Juhri yang dianggap telah melakukan kecurangan dalam penyediaan lahan dan dikenai Pasal 385 dan 386 KUHP. ”Namun, berdasarkan pemeriksaan Polda Metro Jaya dinyatakan tidak ada bukti. Hal ini berarti permasalahan itu sudah selesai, namun anehnya tiba-tiba muncul kembali bahkan luas arealnya juga bertambah,” kata Djunaidi SH (Republika 7/5/07). PT. Portanigra kemudian menggugat perdata ketiga mandor tersebut pada 1996. Ketika itu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah meletakkan sita jaminan terhadap tanah seluas 44 hektare yang diklaim milik PT Portanigra. Gugatan ini sempat ditolak di tingkat pertama dan banding. Namun, pada 2001, nasib berbalik memihak PT Portanigra ketika perkara sampai di Mahkamah Agung. Mahkamah memenangkan PT Portanigra. ”Putusan perkara pidana dan bukti jual-beli memang jadi pegangan putusan kasasi,” kata Nurhadi, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.


Tanggal 9 April 2007 barulah turun Surat Eksekusi berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Ketua PN Jakbar, Haryanto SH. Adalah Kaharudin Dompu Ketua Dewan Kelurahan Meruya Selatan yang pagi itu sudah berada di kantor Kelurahan Meruya Selatan dan tertarik pada seberkas surat yang tergeletak di meja Lurah. Ia sempat membacanya dan seketika itu juga terperanjat. Surat itu adalah rencana penyitaan oleh pengadilan atas 44 hektare tanah di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Permohonan sita itu diajukan PT Portanigra dan eksekusinya akan dilakukan pada 21 Mei oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat. ”Kok, bisa begini? Kenapa Anda tidak memberi tahu kami?” tanya Kaharudin kepada Lurah Samsul Huda. ”Saya bingung mau memberi tahu warga,” jawab Samsul. Kaharudin makin kaget ketika sang Lurah mengaku sudah mengikuti rapat persiapan eksekusi di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 26 April.


Lahan yang dieksekusi sendiri tersebar di 10 dari total 11 RW yang ada di Kelurahan Meruya Selatan dan terbagi dalam 311 girik. Pemilik tanah yang akan terkena eksekusi sebanyak 5.563 kepala keluarga (KK) atau sekitar 21.760 jiwa. Meliputi warga di Perumahan karyawan Wali Kota Jakarta Barat, Kompleks Perumahan DPR 3, Perumahan mawar, Meruya Residence, Kompleks Perumahan DPA, Perkaplingan BRI, Kompleks Perkaplingan DKI, Green Villa, PT Intercon Taman Kebon Jeruk dan Perumahan Unilever.

* Sumber :

www.golkar.or.id
www.tempointeraktif.com
www.republika.co.id
www.politikindonesia.com
www.adang-dani.com
www.vhrmedia.net





MERUYA – Potret buram pertanahan Indonesia – Bag 1

25 05 2007

Kasus sengketa tanah Meruya tak lain adalah masalah pertanahan di Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat tiba-tiba menghentak perhatian publik paska keluarnya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tanah seluas 44 hektar di wilayah Meruya sebagai milik yang sah dari PT Porta Nigra. Sebagian dari tanah seluas 78 hektar ini (10 RW) yang dihuni ribuan penduduk dengan berbagai bangunan di atasnya –termasuk perumahan DPR 3, komplek Dewan Pertimbangan Agung ( DPA ), Komplek unilever, perumahan karyawan Walikota Jakbar, Kavling DKI Meruya, Meruya Residence, Taman Kebon Jeruk, Perumahan Mawar, Kavling BRI, Grand Villa, menara stasiun televisi ANTEVE, menara stasiun televisi LATIVI, sebidang tanah milik stasiun televisi METRO TEVE dan gedung Cek dan Ricek, dll –akan dieksekusi sesuai dengan keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Kilas Balik
Konon dikisahkan pada rentang waktu hingga tahun 1960-an, daerah Meruya Udik –kini Meruya Selatan– adalah area persawahan yang dikelola oleh penduduk sekitar. Namun, seiring perjalanan waktu –seperti daerah pinggiran lainnya di Ibukota negara ini– daerah tersebut perlahan berubah menjadi area pemukiman warga menengah keatas. Di area seluas 78 hektar ini terhampar perumahan, aset pemerintah dan swasta dan berbagai fasilitas pendukung kehidupan rakyat urban lain.
Perubahan dasyat Meruya sendiri sebenarnya dimulai sejak 1970-an. Pada 1972, Haji Djuhri bin Haji Geni, Yahya bin Haji Geni, dan Muhammad Yatim Tugono membeli membeli tanah-tanah girik dari warga Meruya Udik yang luasnya mencapai luas 78 hektare. Kemudian pada rentang tahun 1972-1973, Djuhri –yang kala itu sebagai koordinator penjualan tanah dengan jabatan resmi pegawai kantor Kelurahan Meruya Udik– menjualnya kepada PT Portanigra, –sebuah perusahaan properti milik Beny Rachmat– seluas 44 hektar Kelurahan Meruya Selatan seharga Rp. 300 per meter persegi. Proses pembebasan tanah tersebut diketahui dan disetujui Lurah Meruya Udik, Asmat bin Siming dan penggantinya (1973).
Masalah muncul ketika PT. Portanigra menuduh tiga mandor itu membuat girik palsu dan menjual lagi tanah tersebut ke beberapa pihak. Kasus pemalsuan girik ini ditemukan oleh Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pusat pimpinan Laksamana Sudomo pada 1978. Dalam proses pemeriksaan, 3 mandor tadi mengaku menjual kembali girik tanah yang telah dibebaskan tersebut kepada enam pihak dengan menggunakan surat-surat palsu yaitu, Pemprov DKI Jakarta seluas 15 hektare untuk proyek lintas Tomang seluas 15 hektare seharga Rp. 200 rupiah per meter persegi pada tahun 1974, PT Labrata seluas 4 hektare, PT Intercone Enterprize 2 hektare (Perumahan mewah Taman Kebon Jeruk seluas 150 Hektar yang juga meliputi area Meruya Selatan), PT Copylas 2.5 hektare pada tahun 1975, Drs Junus Djafar 2,2 hektare, dan Koperasi BRI 3,5 hektare pada 1977.
Di sinilah kemudian Pemda DKI Jakarta juga mulai masuk dalam persoalan. Pada 1986, Djuhri dinyatakan bersalah dan divonis hukuman percobaan selama satu tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selanjutnya Juhri harus menyediakan lahan seluas tiga hektar dan uang senilai Rp 175 juta. Khususnya untuk uang itu sendiri, Juhri menyerahkan uang tunai senilai Rp 57 juta dan sisanya dalam bentuk penyerahan lahan yang terdiri atas satu hektar tanah di Tambun, dan satu hektar di Kebon Kacang atau kawasan Ciledug. Di tingkat banding, Yahya terkena vonis setahun penjara, kasasinya ditolak Mahkamah Agung sehingga ia harus masuk penjara pada 1989. Sedangkan barang bukti diserahkan kepada yang berhak yakni PT. Portanigra dan girik palsunya dimusnahkan. Persoalan itu juga sudah selesai saat kuasa dari PT Portanigra yang diwakili oleh Mayjen TNI AL (Purn) Mohammad Anwar.
Rupanya saat proses persidangan berjalan, tanah itu sudah berpindah tangan beberapa kali alias tanah tersebut diperjual-belikan dan dibangun warga. Ribuan warga bahkan kemudian mendapat SERTIFIKAT TANAH dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat untuk hak milik ada 4.228, sertifikat hak guna bangunan 1.908 bidang dan sertifikat hak pakai 90 bidang diatas lokasi tanah tersebut. Dari semua sertifikat itu, ada pula yang digunakan sebagai jaminan yaitu sertifikat hak milik 451 bidang dan hak sertifikat guna bangunan 312 bidang. Entah dari mana sumber girik yang mereka dapatkan untuk kemudian dijadikan sertifikat. Padahal, girik aslinya seharusnya sudah dikembalikan pada PT Portanigra, sedangkan girik palsu sudah dimusnahkan.
Memasuki tahun 1991, kasus ini muncul kembali. Berbekal putusan pidana tadi PT Portanigra menggugat Juhri yang dianggap telah melakukan kecurangan dalam penyediaan lahan dan dikenai Pasal 385 dan 386 KUHP. ”Namun, berdasarkan pemeriksaan Polda Metro Jaya dinyatakan tidak ada bukti. Hal ini berarti permasalahan itu sudah selesai, namun anehnya tiba-tiba muncul kembali bahkan luas arealnya juga bertambah,” kata Djunaidi SH (Republika 7/5/07). PT. Portanigra kemudian menggugat perdata ketiga mandor tersebut pada 1996. Ketika itu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah meletakkan sita jaminan terhadap tanah seluas 44 hektare yang diklaim milik PT Portanigra. Gugatan ini sempat ditolak di tingkat pertama dan banding. Namun, pada 2001, nasib berbalik memihak PT Portanigra ketika perkara sampai di Mahkamah Agung. Mahkamah memenangkan PT Portanigra. ”Putusan perkara pidana dan bukti jual-beli memang jadi pegangan putusan kasasi,” kata Nurhadi, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
Tanggal 9 April 2007 barulah turun Surat Eksekusi berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Ketua PN Jakbar, Haryanto SH. Adalah Kaharudin Dompu Ketua Dewan Kelurahan Meruya Selatan yang pagi itu sudah berada di kantor Kelurahan Meruya Selatan dan tertarik pada seberkas surat yang tergeletak di meja Lurah. Ia sempat membacanya dan seketika itu juga terperanjat. Surat itu adalah rencana penyitaan oleh pengadilan atas 44 hektare tanah di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Permohonan sita itu diajukan PT Portanigra dan eksekusinya akan dilakukan pada 21 Mei oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat. ”Kok, bisa begini? Kenapa Anda tidak memberi tahu kami?” tanya Kaharudin kepada Lurah Samsul Huda. ”Saya bingung mau memberi tahu warga,” jawab Samsul. Kaharudin makin kaget ketika sang Lurah mengaku sudah mengikuti rapat persiapan eksekusi di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 26 April.
Lahan yang dieksekusi sendiri tersebar di 10 dari total 11 RW yang ada di Kelurahan Meruya Selatan dan terbagi dalam 311 girik. Pemilik tanah yang akan terkena eksekusi sebanyak 5.563 kepala keluarga (KK) atau sekitar 21.760 jiwa. Meliputi warga di Perumahan karyawan Wali Kota Jakarta Barat, Kompleks Perumahan DPR 3, Perumahan mawar, Meruya Residence, Kompleks Perumahan DPA, Perkaplingan BRI, Kompleks Perkaplingan DKI, Green Villa, PT Intercon Taman Kebon Jeruk dan Perumahan Unilever.
* Sumber :
*Copyright : Diperbolehkan mengutip keseluruhan atau sebahagian dari isi dokumen ini dengan atau tanpa  ijin penulis dengan tetap menyajikan kredit penulis.